Belajar Sistem Pembiayaan Pengadilan Dari Pengadilan Belanda

Humas-MA: Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Dr. Aco Nur, SH., MH memimpin rapat dalam rangka diskusi mengenai sistem pembiayaan pengadilan bersama Dr. Jos Puts dari Dewan Pengadilan Belanda di ruang Mudjono, Mahkamah Agung RI 24 November 2015. Rapat dihadiri juga oleh jajaran pejabat eselon II, III, IV serta para staf di lingkungan Badan Urusan Administrasi, juga perwakilan dari Direktorat Badan Peradilan Umum, Direktorat Badan Peradilan Agama, Direktorat Peradilan Mil TUN dan Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung.

Tujuan rapat ini adalah untuk mengetahui sistem yang digunakan Peradilan Belanda dalam mengelola pembiayaan badan peradilan di sana. Mengingat bahwa Mahkamah Agung untuk tahun 2015 ini mendapatakan dana APBN sebesar 8 Triliun untuk kurang lebih 830 satuan kerja, dan ini dirasakan masih sangat kurang. “Pengajuan kita 20 Triliun, tetapi yang disahkan APBN hanya 8 Triliun.” Kata Aco Nur yang merasa anggaran yang diterima MA selalu lebih kecil dibandingkan dengan pengajuannya.

Terdapat banyak perbedaan antara sistem pembiayaan Mahkamah Agung Indonesia (MA RI) dengan Mahkamah Agung Belanda (Dewan Pengadilan). Salah satunya adalah bahwa MA RI adalah lembaga independen yang setara Presiden, yang artinya memiliki kewenangan untuk mengatur sistem peradilan tanpa intervensi dari pihak manapun, akan tetapi untuk masalah pembiayaan masih harus mengikuti sistem dari Kementrian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) “MA RI meski independen, tetapi dalam masalah keuangan tetap harus sesuai dengan peraturan-peraturan dari Kementrian Keuangan” Kata Mantan Kepala Biro Kepegawaian tersebut.

 

Berita Selengkapnya : MAHKAMAH AGUNG